Jakarta – Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal Presiden Prabowo Subianto yang disebut menanggung kelebihan biaya kunjungan luar negeri dengan dana pribadi menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai pemerintah tetap perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan perjalanan dinas presiden secara terbuka.

Polemik ini mencuat setelah kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai intensitas kunjungan luar negeri Prabowo. Teddy kemudian menjelaskan bahwa rombongan perjalanan luar negeri telah dikurangi dan kelebihan biaya ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo. BBC Indonesia turut mengangkat isu ini dengan menyoroti klaim bahwa Prabowo menanggung sendiri biaya perjalanan luar negeri.

Celios Pertanyakan Transparansi Biaya

Peneliti Hukum CELIOS, Muhamad Saleh, menilai penggunaan dana pribadi untuk kegiatan resmi negara tidak bisa dianggap sederhana. Menurutnya, Prabowo melakukan perjalanan luar negeri dalam kapasitas sebagai presiden, bukan sebagai pribadi.

“Karena itu, pembiayaan kegiatan tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme APBN yang jelas, tercatat, dan dapat diawasi publik,” kata Saleh.

Saleh menegaskan, persoalan utama bukan soal kemampuan Presiden membayar biaya perjalanan, melainkan kesesuaian praktik tersebut dengan aturan keuangan negara.

“Persoalannya bukan apakah Presiden memiliki uang atau tidak, melainkan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Pemerintah Diminta Jelaskan Manfaat Lawatan

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, juga meminta pemerintah menjelaskan dampak konkret dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menilai publik berhak mengetahui manfaat perjalanan tersebut bagi perdagangan, investasi, maupun kerja sama strategis.

“Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan secara konkret hasil yang diperoleh dari kunjungan tersebut, baik dalam bentuk peningkatan perdagangan, investasi, maupun kerja sama strategis lainnya,” ujar Bhima.

PDIP Soroti Konteks Kunjungan Kenegaraan

PDIP turut menyoroti penjelasan soal penggunaan dana pribadi Presiden. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengingatkan bahwa kunjungan luar negeri presiden merupakan agenda kenegaraan, bukan urusan pribadi.

“Saya kira banyak orang bisa melakukan itu. Tetapi, kunjungan kenegaraan berbicara soal representasi negara, bukan pribadi,” kata Andreas.

Dalam laporan Tempo, PDIP juga mengingatkan bahwa kunjungan luar negeri Prabowo berada dalam konteks kunjungan kenegaraan sehingga perlu dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

Kesimpulan

Klaim penggunaan dana pribadi Prabowo untuk menutup kelebihan biaya lawatan luar negeri memunculkan pertanyaan soal transparansi anggaran. Celios dan PDIP sama-sama menilai pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan serta hasil konkret dari setiap kunjungan luar negeri presiden.